Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Tentang Sampah
Abstract
Pengabdian ini dilakukan di Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perancangan Peraturan Desa (Perdes) merupakan salah satu tupoksi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mendampingi BPD Desa Lembuak dalam menyusun Perdes tentang Sampah. Perdes tentang sampah dibuat agar bisa mengatasi rendahnya kesadaran masyarakat terkait sampah, sehingga tidak ada lagi masyarakat Desa Lembuak yang membuang sampah di sungai bahkan di got, yang mengakibatkan terjadinya banjir di beberapa lokasi di Dusun Desa Lembuak. Adapun skema alur pengabdian Pendampingan Penyusunan Perdes tentang sampah yakni: Penyusunan rancangan Perdes oleh seluruh Anggota BPD Desa Lembuak - konsultasi ahli terkait hukum, tata bahasa dan kesesuaian dengan kondisi Desa Lembuak - musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, tokoh masyarakat dan perwakilan masing-masing Dusun di Desa Lembuak- revisi Perdes - musyawarah penetapan oleh Kepala Desa Lembuak - Sosialisasi di masing-masing Dusun di Desa Lembuak. Setelah Perdes tentang sampah ditetapkan, maka selanjutnya ditetapkan juga Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang sampah dengan merujuk pada Perdes tentang sampah, yang dalam hal ini merupakan wewenang Kepala Desa sepenuhnya. Dengan adanya Perdes tentang sampah yang dikuatkan dengan Perkades tentang sampah, diharapkan mampu mengatasi masalah sampah di Desa Lembuak, sehingga banjir tidak lagi merendam beberapa lokasi di Dusun Desa Lembuak.
Downloads
References
Bupati Lombok Barat. (2018). Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peratuan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.
Menteri Desa. (2015). Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat. (2017). Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.
Pemerintah Desa. (2020). Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
Pemerintah Desa. (2020). Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
RI. (2008). Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
RI. (2009). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
RI. (2010). Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.
RI. (2011). Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
RI. (2012). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah.
RI. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
RI. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
RI. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
RI. (2014). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
RI. (2014). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
